Bandar Lampung – Melanjutkan sekolah hingga perguruan tinggi tentulah harapan setiap para lulusan sekolah menengah atas, juga orang tuanya. Tapi, terkadang mimpi mengenyam bangku kuliah itu terpaksa terhempas akibat ketiadaan biaya.
Belum lagi usaha untuk diterima di perguruan tinggi negeri (PTN) dan jurusan favorit tentunya memerlukan perjuangan keras serta dana yang besar. Biaya pendidikan di perguruan tinggi saat ini memang cukup tinggi. Apalagi, jika untuk masuk PTN itu harus melalui jalur khusus atau yang biasa disebut seleksi mandiri.
Seleksi mandiri PTN merupakan penerimaan mahasiswa baru di suatu PTN yang diadakan dan dikelola sendiri oleh perguruan tinggi tersebut. Jadi, jangan ditanya jika biaya untuk masuk melalui jalur ini pun tentunya lebih tinggi dibandingkan jika masuk PTN melalui seleksi nasional (SNMPTN) atau seleksi bersama (SBMPTN).
Meski jalur seleksi mandiri dilakukan untuk mengakomodasi calon mahasiswa yang gagal lolos melalui SNMPTN maupun SBMPTN, muncul kesan pihak PTN menjadikan jalur ini sebagai langkah komersialisasi kampus.
Seperti yang terjadi pada penerimaan mahasiswa jalur mandiri di Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Lampung. Untuk mendapatkan bangku di jurusan ini, orang tua calon mahasiswa diminta sumbangan hingga Rp600 juta. Angka yang fantastis untuk sekadar biaya masuk PTN. Belum lagi biaya per semester yang juga mencapai belasan hingga puluhan juta.
Memang besaran biaya itu masih bisa dinegosiasi hingga Rp300 juta. Tapi angka ini masih angka yang besar untuk biaya masuk PTN.
Pemerintah memang telah membuat aturan untuk pelaksanaan ujian mandiri PTN ini, yakni melalui Peraturan Pemerintah No. 66/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Namun, peraturan tersebut tampaknya melonggarkan pihak PTN dalam menetapkan biaya penyelenggaraan pendidikan.
Harus ada aturan lain untuk menetapkan besaran biaya masuk PTN melalui jalur mandiri. Setidaknya ada batas bawah dan batas atas sehingga kampus tidak dicap sebagai lembaga pencari keuntungan.
Kita berharap Unila menghitung ulang biaya pendidikan yang harus dibayar calon mahasiswa jalur mandiri. Unila juga harus transparan mengenai peruntukan sumbangan jalur mandiri ini. Jangan sampai ada pihak yang meraup keuntungan pribadi di jalur mandiri.(Lampost.co)