Bandar Lampung – Gubernur Lampung M Ridho Ficardo mulai manfaatkan kecanggihan teknologi untuk mengejar percepatan pembangunan dengan meluncurkan aplikasi online berbasis android untuk menampung usulan masyarakat.
Aplikasi dengan nama Usulan Pembangunan Daerah tersebut diinisiasi oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lampung. Dalam aplikasi tersebut, masyarakat bisa menyampaikan aspirasi pembangunan yang sifatnya untuk kepentingan umum.
Dengan menggunakan ponsel pintar, M. Ridho Ficardo memantau kinerja jajarannya di lingkungan Pemprov Lampung. Pemantauan dilakukan dengan pemasangan CCTV di ruangan dinas instansi, termasuk ruang kepala dinas.
Ridho mengungkapkan, usulan yang masuk dari masyarakat nanti diolah di data centre. Ini untuk memilah apakah usulan tersebut masuk ke domain provinsi atau kabupaten/kota.
“Saya mengajak masyarakat terlibat aktif dalam pembangunan dengan memberikan saluran aspirasi melalui SIPPD (sistem informasi perencanaan pembangunan daerah) yang dibuat oleh Bappeda dengan memanfaatkan TI (teknologi informasi). Imbauan ini sudah saya sampaikan di akun media sosial Facebook juga,” kata Ridho, Jumat (25/3).
Menurut dia, aplikasi ini untuk mempermudah komunikasi pemerintah dengan masyarakat. Karena itulah, Ridho menunggu partisipasi dari masyarakat untuk pembangunan di Lampung. “Gampangnya begini, kalau ada warga lihat jalan rusak di sekitarnya, bisa langsung ambil foto, buka aplikasi, input data dan usulkan perbaikan. Langsung kirim, mudah,” ujarnya.
Terkait pemasangan CCTV, Ridho mengatakan, hal ini untuk membenahi tataran internal. Sejauh ini beberapa dinas sudah dipasang CCTV dan dipantau langsung gubernur melalui ponselnya.
“Yang CCTV juga sudah direncanakan. Terutama untuk dinas-dinas yang terkait pelayanan publik. Tujuannya untuk memonitor kinerja pelayanan publik pemda, termasuk kadisnya” ujarnya.
Kepala Bappeda Lampung Taufik Hidayat menambahkan, tujuan dibuatnya aplikasi tersebut adalah agar semua masyarakat bisa terlibat di dalam proses perencanaan pembangunan daerah. “Tidak hanya fisik, tetapi juga nonfisik. Bagaimana cara mengusulkannya? Bagi masyarakat yang pakai smartphone Android, bisa mengunduhnya di Playstore. Kata kuncinya Usulan Pembangunan Daerah atau Bappeda Lampung,” ungkap Taufik, Jumat.
Taufik menjelaskan, setelah usulan masyarakat masuk, pihaknya akan mengkompilasikan dan menampung usulan-usulan tersebut. Usulan masyarakat itu menjadi pelengkap program yang diusulkan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
“Istilahnya mempertajam, melengkapi, atau menambah program yang ada di SKPD. Siapa tahu ada usulan yang potensial dari masyarakat tetapi tidak masuk di program SKPD,” papar Taufik.
Lalu, usulan mana yang akan menjadi prioritas? Apakah usulan dari SKPD ataukah masyarakat? Taufik mengatakan, usulan yang menjadi prioritas adalah usulan yang mendapat banyak dukungan dari masyarakat.
Taufik mencontohkan, misalnya ada masyarakat yang mengajukan usulan pembuatan sumur bor di daerahnya. Kemudian, di SKPD terkait juga ada program pembuatan sumur bor, tetapi di lokasi yang berbeda.
“Nah, nanti akan dibahas substansinya. Kalau memang beda lokasi, akan kami lihat, mana yang lebih pas. Jangan-jangan yang usulan masyarakat ini yang memang lebih dibutuhkan dibanding SKPD. Nanti didiskusikan. Atau justru dua-duanya diakomodir,” tutur Taufik. (*)